Pejabat Pemkot Binjai – Kejaksaan Negara( Kejari) Binjai menahan Pelaksana Tugas( Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Universal serta Tata Ruang( PUTR) Pemerintah Kota Binjai bernama samaran RIP, dalam permasalahan korupsi pengelolaan dana untuk hasil( DBH) sawit buat pemeliharaan berkala jalur tahun anggaran( TA) 2023 serta 2024.
Penahanan RIP yang berfungsi selaku pejabat pembentuk komitmen( PPK) dalam proyek tersebut, didasarkan pada Pesan Perintah Penyidikan( Sprindik) Nomor: Print- 03. a/ L. 2. 11/ Fd. 2/ 10/ 2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Tidak hanya RIP, jaksa penyidik pula sudah menetapkan 2 terdakwa lain, ialah SFPZ sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Aktivitas( PPTK) serta TSD dari faktor penyedia ataupun rekanan.
Permasalahan ini bermula dari alokasi DBH Sawit yang diterima Pemko Binjai dari pemerintah pusat pada TA 2023 serta 2024 dengan total senilai Rp 14. 903. 378. 000. Dana tersebut sepatutnya dikelola Dinas PUTR Binjai buat proyek pemeliharaan berkala jalur.
” Penyidikan menciptakan terdapatnya perbuatan melawan hukum serta pekerjaan proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing, Selasa( 7/ 10/ 2025).
Baca Juga : Rombongan Pengantin Mengalami Kecelakaan Maut Di Lampung
Pejabat Pemkot Binjai Sudah Melakukan Korupsi Beberapa Tahun Lalu
Pada TA 2023, Pemko Binjai menerima DBH Sawit Rp 7. 913. 265. 000 buat 7 paket aktivitas, tetapi sepenuhnya tidak dilaksanakan cocok perencanaan.
Setelah itu pada TA 2024, diterima lagi Rp 6. 990. 113. 000 buat 5 aktivitas. Segala 12 proyek tersebut baru dilaksanakan secara gabungan pada tahun 2024.
Kedua proyek tersebut merupakan pemeliharaan berkala jalur pada Jalur Samanhudi serta Jalur Gunung Sinabung, Binjai Selatan, dengan total nilai kontrak dekat Rp 4 miliyar.
Kemudian, keterlambatan serta manipulasi dokumen. Terdapat 10 proyek yang lain yang sepatutnya berakhir pada akhir tahun 2024, kenyataannya baru rampung dekat Mei 2025.
Tetapi, dalam kabar kegiatan serah terima, pekerjaan tersebut dimanipulasi seolah- olah telah berakhir pada 24 Desember 2024, ditandatangani oleh PPK serta rekanan.
Setelah itu kekurangan volume. Regu pakar yang diturunkan buat mengecek kualitas serta volume 10 proyek jalur menciptakan terdapatnya kekurangan volume pekerjaan di lapangan.
” Dari hasil penghitungan regu pakar ditemui kalau pekerjaan tersebut tidak cocok dengan kontrak sebab terdapatnya kekurangan volume yang menimbulkan kerugian negeri sebesar Rp 2. 656. 709. 053,” jelas Noprianto Sihombing.
Bagi penggemar games online, segera kunjungi Situs Rajabotak dan dapatkan bonus menarik disini!
Leave a Reply